Iyf.or.id – Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak dilantik secara resmi oleh Presiden Joko Widodo sebagai gubernur-wakil gubernur Jatim kemarin. Pelantikan tersebut membuat beberapa janji kampanye bisa langsung dimulai. Salah satunya adalah pendidikan gratis untuk SMA-SMK.

Pendidikan memang menjadi salah satu program 99 hari kerja Khofifah-Emil. Anggarannya sudah disiapkan Pemprov dan DPRD Jatim sebelum duet Khofifah-Emil dilantik.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim Renville Antonio menyatakan, dalam pembahasan rancangan APBD 2019, pemprov dan dewan sudah mengakomodasi sebagian program yang masuk Nawa Bhakti Satya. Itu adalah nama program kerja yang diusung Khofifah-Emil. “Terutama program-program di sektor prioritas dan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2014-2019,” terang Renville kemarin.

Salah satu yang bisa dimulai adalah pendidikan gratis berkualitas. Di masa kampanye pilgub lalu, program itu disebut dengan istilah tistas (gratis berkualitas). Tahun ini Pemprov dan DPRD Jatim sudah mengalokasikan dana total Rp 1,8 triliun. Anggaran itu digunakan untuk bantuan pendidikan bagi seluruh peserta didik jenjang SMA-SMK se-Jatim yang jumlahnya 1,2 juta orang. Besaran subsidi disesuaikan dengan jenjang dan jurusan siswa. Dana itu belum termasuk bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat.

Rencananya distribusi bantuan dimulai pada tahun pelajaran baru 2019-2020. “Sehingga diproyeksikan seluruh biaya pendidikan jenjang SMA-SMK bisa ditanggung pemerintah,” katanya.

Selain itu, Pemprov Jatim sudah mengalokasikan Rp 228 miliar untuk guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT). Bentuknya berupa subsidi gaji bagi 21 ribu tenaga pendidik.

Program lain yang sudah masuk APBD adalah pengembangan pesantren. Yakni, berupa one pesantren, one product. Untuk tahap awal, ada sepuluh pesantren yang bakal jadi pilot project program tersebut. Pesantren-pesantren itu didorong bisa memiliki produk unggulan. Untuk memfasilitasi pemasaran, promosi, dan pengembangan pasar, pemprov bekerja sama dengan pemerintah Australia.

Di sektor kesehatan, Khofifah-Emil sudah bisa merealisasikan program penyediaan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil. Program lain yang bisa dimulai di awal masa pemerintahan Khofifah-Emil adalah millennial job center atau pusat pelatihan usaha untuk anak muda. Rencananya fasilitas itu ditempatkan di tiap-tiap bakorwil di Jatim.

Senada, anggota Banggar DPRD Jatim Freddy Purnomo berharap Khofifah-Emil segera menyerahkan draf RPJMD-nya. “Sehingga program-program tersebut sudah bisa terakomodasi lewat perubahan APBD,” katanya.

Jokowi Minta Langsung Tancap Gas

Khofifah-Emil dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, kemarin sore (13/2). Pelantikan yang dilakukan bersama Gubernur Jambi Fachrori Umar itu berlangsung khidmat. Sejumlah pejabat penting hadir. Di antaranya, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Jaksa Agung M. Prasetyo, dan beberapa ketua umum partai pengusung. Ada juga beberapa menteri Kabinet Kerja seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Soekarwo, gubernur Jawa Timur periode 2009-2019, juga tampak dalam pelantikan.

Meski pelantikan baru dimulai pukul 15.30 WIB, Khofifah-Emil tiba di istana sekitar pukul 13.30 WIB. Emil datang bersama istrinya, Arumi Bachsin. Sedangkan Khofifah didampingi anak-anaknya. Mereka mengenakan seragam kepala daerah sejak turun dari mobil.

Saat pelantikan berlangsung, Khofifah dan Emil tampak rileks. Keduanya menjalani prosesi tanpa ada halangan. Begitu prosesi selesai, pasangan yang diusung tujuh partai itu langsung menghampiri dan memeluk anggota keluarga yang berdiri di sisi kanan ruang utama Istana Negara.

Sementara itu, Jokowi tidak banyak bicara terkait arahan yang diberikan kepada gubernur. Dalam pertemuan seusai pelantikan, Jokowi hanya berpesan agar pasangan gubernur bisa langsung bekerja sejak hari pertama. “Langsung tancap gas bekerja untuk masyarakat Jawa Timur. Untuk Ibu Khofifah dan Pak Emil Dardak, pesan saya tadi hanya satu, cepat, gas, bekerja,” katanya.

Sementara itu, ada pesan khusus dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak. Dia meminta Khofifah-Emil lebih intens berkomunikasi dengan pemkab-pemkot. Terutama terkait dengan pengawasan anggaran. Sebab, banyak kepala daerah di Jatim yang terjerat kasus korupsi.

“Jatim ini banyak prestasi, tapi juga banyak kepala daerah itu (ditangkap),” ujar Tjahjo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (13/2). Menteri asal Solo itu menambahkan, Pemprov Jatim perlu memperkuat fungsi konsolidasi dengan jajaran pemda kabupaten/kota. Konsolidasi diperlukan untuk memberikan pemahaman terkait area yang rawan tindak pidana korupsi. Misalnya, dalam perencanaan anggaran. “Belajar dari pengalaman yang ada, hati-hati terhadap pembahasan anggaran,” imbuhnya.

Dari pusat, kata Mendagri, pemerintah akan memberikan dorongan. Salah satu upayanya adalah dengan memfasilitasi komunikasi antara gubernur dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rencananya, kata Tjahjo, pihaknya mengajak Khofifah-Emil bersama gubernur Jambi dan pasangan gubernur Riau ke KPK pada 20 Februari.

Selain persoalan korupsi, Tjahjo berpesan agar Khofifah-Emil bisa menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Pasalnya, Indonesia sedang menghadapi tahun politik. Jatim menjadi daerah yang sangat strategis dalam kontestasi. Salah satu kunci menjaga stabilitas adalah komunikasi yang baik dengan semua stakeholder. Politikus senior PDIP itu meminta Khofifah-Emil untuk banyak berkoordinasi dengan forkopimda. Mulai kepolisian, TNI, kejaksaan, hingga tokoh-tokoh masyarakat dan agama. “Supaya pileg-pilpres lebih aman dan tingkat partisipasi masyarakat lebih tinggi,” tuturnya.

Mengenai program kerja, Tjahjo meminta apa yang baik dari 10 tahun pemerintahan Soekarwo bisa dilanjutkan. Dia optimistis, dengan pengalaman Khofifah di pemerintahan dan organisasi serta latar belakang Emil sebagai bupati dan akademisi, pemerintahan bisa berjalan dengan lebih baik. 

Sumber: www.jawapos.com